MEMBANGUN LUMBUNG AGRIBISNIS

KETAHANAN pangan identik dengan stabilitas pangan, yakni tercukupinya pangan dan keterjangkauan daya beli masyarakat, sehingga tidak menimbulkan ekses negatif (berupa keresahan) bagi konsumen dan kesesuaian harga yang diterima oleh produsen (dalam hal ini petani), bahkan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Ketahanan Pangan bisa terkondisi apabila dari tahun ke tahun adanya peningkatan produksi dibarengi mutu, guna mengimbangi pengembangan jumlah penduduk. Selain itu adanya ikhtiar dari masyarakat dalam diversifikasi konsumsi pangannya serta pengembangan usaha dan pengolahan pangan.

Upaya membangun ketahanan pangan adalah upaya bagaimana memajukan pertanian sub sektor tanaman pangan. Dalam kontek ini adalah bagaimanana usaha menitikberatkan kepada peningkatan produksi padi, jagung, kedele, serta bahan alternatif serta pengembangannya dengan pendekatan komoditi dan kualitas.

Sementara ini komoditas tanaman padi yang kemudian dijadikan beras masih mendominasi perhatian dan kebutuhan sebagian penduduk Indonesia. Namun disisi lain sebagai makanan pokok ini, beras masih belum bisa mengkatrol kesejahteraan petani sebagai produsennya. Dengan kata lain, kendati beras ini “terkadang” diakui sebagai komoditas politik dan ekonomi masih belum dapat memberikan nilai tambah yang layak bagi kehidupan petani. Namun program ketahanan pangan di Kalbar pada saat ini turut tergenjot dengan telah dicanangkannya revitalisasi pertanian dalam arti yang luas. Hal ini mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual; dalam arti menyegarkan kembali vitalitas; memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Faktor kuncinya ialah peningkatan dan perluasan kapasitas produksi melalui renovasi, penumbuh-kembangan dan restrukturisasi agribisnis, kelembagaan maupun infrastruktur penunjang. Peningkatan dan perluasan kapasitas produksi diwujudkan melalui investasi bisnis maupun investasi infrastruktur.

Program peningkatan ketahanan pangan (KP) secara spesifik untuk memberikan fasilitasi bagi terjaminnya masyarakat memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Adapun harapan yang ingin dicapai adalah: (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal, (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan. Rencana tindak program peningkatan ketahanan pangan yang utama antara lain: (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi komoditas pangan pokok, (2) Pengembangan sumber pangan alternatif lokal, (3) Pengembangan pola konsumsi pangan lokal non-beras, (4) Fasilitasi subsidi input produksi, (5) Perumusan dan penetapan kebijakan harga pangan, (6) Pengelolaan tata niaga pangan, (7) Penyusunan dan penerapan standar kualitas dan keamanan pangan, dan (8) Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Program ketahanan Pangan juga secara seimbang mengupayakan perbaikani tingkat pendapatan produsen, sekaligus peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini diarahkan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani. Sedangkan harapan yang ingin dicapai adalah: (1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif; dan (4) meningkatnya pendapatan petani.

Peningkatan kesejahteraan petani menurut perfektif petani sebagai produsen bisa melalui : (1) Penguatan kelembagaan penyuluhan dan pertanian di perdesaan, (2) Pengembangan diversifikasi usaha rumahtangga berbasis pertanian, (3) Advokasi penataan hak pemilikan, sertifikasi dan pencegahan konversi lahan, (4) Perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan dan pajak progresif lahan, (5) Pemberian insentif usaha dan promosi investasi, (6) Fasilitasi investasi dan kemitraan usaha, (7) peningkatan infrastruktur perdesaan, dan (8) Pengembangan model kelembagaan usahatani berbasis inovasi pertanian.

Beras sebagai komoditas politik dan ekonomi bagaimanapun juga harus ditangani terpadu untuk meningkatkan harkat hidup petaninya. Untuk itu strategi ketahanan pangan “beras” harus dipadukan dengan pengembangan agribisnisnya. Daerah pertanian penghasil padi harus dibangun berdasarkan daerah Sentra Produksi atau Kawasan Produktif padi, lalu dikembangkan menjadi usahatani sebagai sumber pendapatan utama bagi petaninya. Sementara daerah Non Sentra Produksi atau Kawasan Tidak/Kurang Produktif dikembangkan menjadi usahatani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi petaninya.

Untuk meningkatkan pendapatan petani penghasil padi/gabah di daerah sentra produksi Kalbar, perlu dibangun infrastruktus sawah yang lengkap yang difasilitasi pemerintah agar menjadi kawasan produktif dan pengelolaannya harus dengan perhitungan bisnis. Untuk itu, kawasan ini perlu dikembangkan Kelembagaan Agribisnis atau dinamakan Lumbung Beras Agribisnis. Sedangkan untuk kawasan non produktif dikembangkan Kelembagaan Lumbung Beras Desa yang berfungsi sebagai penyediaan cadangan pangan pada masa paceklik / kritis pangan.

Lumbung beras agribisnis, karena bersifat bisnis, harus dikembangkan dengan modal usaha pinjaman, sementara lumbung beras desa dikembangkan dengan modal usaha bantuan. Karena beras sebagai komoditas Politik, maka pendapatan petani harus ditingkatkan (aspek ekonomi) melalui kebijakan Subsidi Hasil Gabah, bukan subsidi sarana produksi. Hal ini guna mensuport langsung kepada pemain atau pelaku yang sebenarnya, sehingga dirasakan secara riil oleh petani.

Untuk meningkatkan pendapatan petani pada prinsipnya adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas gabah/beras dan meningkatkan efisiensi usahatani. Berkaitan hal ini, menurut penulis diperlukan kegiatan strategis yang sangat prioritas, yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur Sawah dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Infrastruktur Pengolahan Hasil di daerah-daerah sentra produksi.

Membangun infrastruktus sawah yang lengkap diperlukan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas padi dan meningkatkan efisiensi usahatani, namun memerlukan data/informasi sawah yang akurat dan biaya pembangunannya perlu dana besar. Oleh karena itu, prioritas utama yang perlu dilaksanakan adalah peningkatan Kualitas Sarana dan Infrastruktur Pengolahan Hasil. Tujuannya untuk memberikan nilai tambah petani melalui penjualan beras, bukan jual gabah. Menurut pengamatan petani akan mendapat nilai tambah ± 20% jika jual beras.***